Tanggapan Masalah UN Oleh orang bandung

akar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya
standar norma dalam  penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.

Penilaian standar pendidikan jangan standar mutlak, tapi standar juga norma. Termasuk didalamya UN. Jangan cuma mengejar minimal lulus 5,5. Nilai rata-rata daerah harus juga dipehitungkan juga. Dan jangan dilupakan nilai kejujuran dan budi pekerti," tuturnya dalam Seminar Nasional: Mensikapi Polemik Pelaksanaan UN 2010 di Gedung JICA Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Senin (25/1/2010).

Ditambahkannya, standar mutlak yang diterapkan pemerintah saat ini juga membuat minder sebagian guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak di UN-kan.

"Sekarang fenomenanya guru agama, kesenian dan olahraga kalau menjelang UN jalannya bungkuk, lesu. Beda dengan guru matematika atau Bahasa Inggris. Begitu semangat kalau anak didiknya nilai UN-nya bagus," jelas Arif.

Arif juga mengkiritisi sikap pemerintah pusat yang terus-terusan meningkatkan standar kelulusan dengan dalih peningkatan kualitas pendidikan.

"Mengutip omongan JK pada waktu menjabat sebagai wakil presiden. Beliau pernah bilang, Pak Arif kalau tidak dinaikan standar kelulusannya siswa kita tidak akan bisa lompat. Saya jawab, pak kalau lompat tanpa dikasih makan mana bisa pak. Ini kan tandanya beliau tidak melihat daerah," selorohnya.

Dijelaskan Arif, rumus standar norma nilai mentah dikurangi rata-rata daerah dibagi standar deviasi.

"Disini akan lebih adil karena nilai rata-rata daerah diperhitungkan. Jadi benar-benar yang didapat adakah hasil kemampuan siswa berdasarkan kemampuan daerahnya. Fair kan? Mudah-mudahan pemerintah bisa menyadari ini," tandasnya.