sengketa tanah gasibu

Bandung - Pemprov Jabar akan menyiapkan langkah frontal jika novum yang dipakai Eutik cs untuk Peninjauan Kembali (PK) sengketa tanah di Kawasan Gasibu tidak ditemukan. Pemprov akan melaporkan Hakim Agung PK ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena mengeluarkan putusan yang didasarkan pada kebohongan.

"Kalau faktanya putusan dan penetapan PN Bandung tidak ada, ada langkah-langkah yang akan kami anggap cukup frontal," kata Kabiro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Enny Heryani, saat menggelar jumpa pers di Gedung Sate, Rabu (23/12/2009).

Langkah tersebut adalah, Pemprov akan mengajukan perlawanan atau keberatan kepada PTUN Bandung agar tidak dilakukan eksekusi atas putusan PK.

Selain itu, memohon fatwa ke MA agar putusan PK secara definitif atau mutlak tidak dilaksanakan (non executable) serta melaporkan kuasa hukum penggugat karena telah melakukan sumpah palsu atas digunakannya novum putusan 1948 dan penetapan tahun 1971.

"Tapi kalau faktanya memang tidak ada, demi penyelematan aset apa boleh buat, kami juga akan melaporkan Hakim Agung Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang lalai mengeluarkan putusan yang didasrkan pada kebohongan," kata Enny.

Meski diakui persiapan langkah yang akan diambil terlalu frontal, Enny berharap hal itu tidak terjadi. "Terlalu berani memang, kita berharap hal itu tidak ada," katanya.

Untuk perkara laporan keterangan palsu yang diadukan ke Polres Bandung Tengah. "Sudah P21 ke Kejati, sampai sekarang belum P19," kata Kabag Bantuan Hukum dan HAM Rudy Gandakusuma di tempat sama.

Sementara untuk laporan surat/kikitir yang diduga palsu yang dilaporkan ke Polda Jabar masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. "Polisi sudah mengirimkan surat ke berbagai instansi termasuk Kantor Pajak untuk mengecek kikitir/girik tersebut," jelas Rudy.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah meminta salinan putusan tahun 1948 dan 1971 dari PN Bandung. Namun pihak PN Bandung mengaku masih mencarinya.